Rentetan bencana yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2025 menyisakan catatan kelam. Banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan cermin retaknya tata kelola dan kebijakan negara.Hal tersebut menjadi sorotan utama Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 bertajuk “Evaluasi Holistik Politik Lingkungan dan Kebencanaan” yang digelar secara daring, Selasa 30 Desember 2025.
Ketua Umum APSIPOL, Dr. Asep A. Sahid Gatara, M.Si., CPS., menegaskan bahwa bencana di Indonesia tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan alamiah. Menurutnya, ada dimensi politik dan keadilan struktural yang bermain di sana.
”Kebencanaan di Indonesia tidak semata-mata persoalan alamiah, melainkan juga persoalan politik, tata kelola, dan keadilan struktural,” ujar Asep dalam keterangannya.
Dalam pernyataan sikapnya, APSIPOL menyoroti paradigma pemerintah yang dinilai masih reaktif. Hingga pengujung 2025, negara dianggap lebih sibuk dengan penanganan darurat pascabencana ketimbang serius melakukan pencegahan dan mitigasi.
Yang lebih memprihatinkan, APSIPOL mencium aroma politisasi di tengah duka. Bencana kerap dijadikan panggung pencitraan oleh elit politik.”Politisasi kebencanaan, baik dalam bentuk pencitraan elit politik, distribusi bantuan yang tidak adil, maupun penggunaan bencana sebagai instrumen legitimasi kekuasaan,” ucapnya.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Dewan Penasehat APSIPOL, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., menyebut bahwa bencana alam adalah sisi petaka yang direproduksi dari rahim sistem, baik itu sistem alam maupun sistem politik.
Senada dengan itu, Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si. dari Universitas Andalas menyoroti fenomena state capture di mana daerah menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam.
”Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam mengendalikan perizinan dan penindakan. Posisi masyarakat lokal lemah dalam menjaga SDA ketika berhadapan dengan pengusaha dan negara,” kata Asrinaldi.Sementara itu, Rachmawati Husein, Ph.D. dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai akar masalahnya klasik namun fatal: kebijakan lingkungan sering kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek
Merespons kondisi tersebut, APSIPOL mendesak pemerintah untuk segera mengubah haluan. Kebencanaan harus ditempatkan sebagai isu politik strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak warga negara.”APSIPOL mendorong pemerintah untuk merubah paradigma politik kebencanaan dari respons darurat menuju pendekatan preventif, mitigatif, dan berbasis risiko,” bunyi rekomendasi tersebut.Diskusi ini turut dihadiri oleh Dr. Hj. Ai Saadiyah Dwidaningsih (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar) yang mewakili Sekda Jabar, serta dimoderatori oleh Dewi Anggraini, S.IP., M.Si.Sebagai bentuk solidaritas nyata, dalam kesempatan tersebut APSIPOL juga meluncurkan ‘Open Donasi’ untuk rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan tagline “Politik adalah Kemanusiaan”