Optika.id, Surabaya – Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) memperingati satu dekade perjalanan organisasinya melalui Temu Nasional dan Konferensi Nasional APSIPOL 2026 yang digelar di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kalanga akademisi untuk membahas tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital, sekaligus mendorong pembaruan pendidikan ilmu politik agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada 2–5 November 2026 di ASEEC Tower, Kampus B Universitas Airlangga, ini mengusung tema “Kedaulatan Digital, Keamanan Siber, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”.
Forum tersebut mempertemukan pimpinan perguruan tinggi, pengelola program studi, peneliti, serta akademisi ilmu politik dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah tokoh pemerintahan dan ilmuwan politik juga hadir untuk membicarakan perubahan hubungan antara teknologi, kekuasaan, dan kehidupan demokrasi
Peringatan sepuluh tahun APSIPOL tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap kontribusi keilmuan politik dalam menjawab persoalan bangsa, mulai dari kualitas demokrasi, transformasi tata kelola pemerintahan, hingga tantangan pengembangan sumber daya manusia.
Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Madyan, menilai perkembangan teknologi digital membawa perubahan mendasar terhadap proses demokrasi. Media digital kini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang pembentukan opini publik, penyampaian aspirasi, hingga partisipasi politik masyarakat.
“Kita menyaksikan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi,” ujar Madyan dalam pembukaan kegiatan, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, kemajuan teknologi membuka peluang perluasan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan baru berupa disinformasi, manipulasi informasi, ancaman keamanan siber, hingga perlindungan data pribadi.
Karena itu, pembahasan mengenai kedaulatan digital tidak dapat dibatasi hanya pada kemampuan negara menguasai infrastruktur teknologi. Kedaulatan digital juga berkaitan dengan kemampuan melindungi kepentingan nasional dan menjamin hak masyarakat dalam menggunakan ruang digital.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai mempunyai tanggung jawab menghasilkan penelitian kritis yang mampu menjelaskan hubungan antara teknologi, kekuasaan, kebijakan publik, dan demokrasi.
Tantangan tersebut semakin relevan ketika platform digital memiliki peran besar dalam menentukan arus informasi yang diterima masyarakat. Mekanisme algoritma, penyebaran informasi politik, dan penggunaan kecerdasan buatan memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi, akuntabilitas, serta kualitas partisipasi warga negara.
APSIPOL Diminta Tidak Berhenti pada Forum Akademik
Ketua Umum APSIPOL, Dr. Asep A. Sahid Gatara, M.Si., menegaskan bahwa peringatan satu dekade merupakan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah pengembangan ilmu politik di Indonesia.