Oleh : Tim Publikasi Apsipol
Pada hari Jum’at, 30 Oktober 2026, bertempat di VIP Room Mesjid Istiqlal, perwakilan pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (Apsipol) diterima Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang didampingi oleh Stafsus Gugun Gunawan dan Sesmen Akmal Salim Ruhana.
Perwakilan Pengurus Apsipol yang hadir, Ketua Umum Apsipol (Asep A. Sahid Gatara), Tim Dewan Penasehat ( Burhanuddin Muhtadi dan Ujang Komarudin), Dewan Pengawas (Sidratahta Mukhtar), Sekretaris Umum (Ikhsan Darmawan), dan jajaran pengurus lainnya (Audra Jovani, Novendra Hidayat, Zaki Mubarok, dan Muhammad Imam).
Pada kesempatan tersebut Menteri Agama memberikan pesan bahwa Ilmu Politik yang dikembangkan di Indonesia harus melahirkan gagasan-gagagsan penguatan bagi kemoderatan dan kerukunan.
Terutama penguatan melalui kurikulum berdampak dan berbasis cinta. Kurikulum yang melahirkan kompetensi pengetahuan luas tentang kebangsaan dan kewargaan, kemudian menghadirkan sikap penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta mewujudkan perilaku moderat.
Menurutnya, Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu negara paling moderat paling rukum. Hal itu salah satunya diakui secara terbuka oleh seluruh tokoh-tokoh agama dunia saat pertemuan internasional di Assisi, Italia (25-27 Oktober 2026). Pertemuan internasional yang bertajuk “Unarmed and Disarming Peace”.
“Indonesia saat ini adalah yang moderat dan kerukunan umat beragamanya salah satu yang tertinggi di dunia,” ujarnya.
Menag mengatakan kemoderatan dan kerukunan dapat menjadi landasan utama bagi tegak lurusnya demokrasi. Demokrasi yang damai dan menyejukan. Demokrasi yang melahirkan kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, dan kerukunan dunia.
Di penghujung pesannya, Menteri Agama memberikan semangat kepada seluruh pengelola dan dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik, termasuk para dosen-dosen senior yang masyhur, untuk tetap menjaga serta meningkatkan peminatan masyarakat terhadap Ilmu Politik. Di mana saat ini sedang mengalami tren penurunan , seiring dengan dinamika disiplin ilmu lainnnya, terutama rumpun disiplin sains dan teknologi.
Kemudian, ada teren melemahnya tradisi memberikan penghargaan terhadap karya-karya dari ilmuwan politik. Miisalnya ada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Ilmuwan Politik Miriam Budiardjo. Buku yang dirujuk oleh hampir semua ilmuwan-ilmuawan sosial dan politik. Karya-karya seperti itu harus mendapatkan Award dari Apsipol ataupun dari para pengelola prodi Ilmu Politik.
Selain itu, Menag secara khusus memberikan tantangan bagi Apsipol agar dapat memberikan masukan kepada Kemenag untuk menjadi lahan muhasabah, khususnya arah Islam Politik seperti apa dan bagaimana merumuskan religious dioplomacy dan spiritual diplomacy. “Kita tidak bisa bicara Indonesia tanopa bicara Islam,” punngkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apsipol Asep A. Sahid Gatara menyampaikan mengenai agenda Temu Nasional dan Peringatan Satu Dekade Apsipol. Asep mengatakan kali ini Temu Nasional bersejarah karena bertepatan dengan 10 tahun lahir dan hadirnya Asosiasi Program Studi Ilmu Politik, di Universitas Brawijaya, Malanng, pada tanggal 2 November 2016.
Menurutnya, satu dekade dapat menjadi tonggak muhasabah atau evaluasi strategis. Evaluasi atas landasan dan arah peran, kiprah dan karya asosiasi. Selain itu, satu dekade juga dapat menjadi tolak ukur capaian Rencana Strategis (Renstra) asosiasi, serta momen penting untuk memperbaharui arah kebijakan demi mewujudkan keunggulan dan keberdampakan APSIPOL. Apsipol telah berhasil mempersatukan dan mempersaudarakan para pengelola Ilmu Politik dan juga para dosen-dosen Ilmu Politik seluruh Indonesia. Dipersatukan oleh semangat kepeloporan dan keberdampakan. Kepeloparan dalam rintisan pengembangan Ilmu Politik ala Indonesia, dan keberdampakan dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara. “Ilmu Politik hadir untuk alir dan akhir dunia yang labih baik,” tutupnya.
